Seluruh kawasan di Yogyakarta masih berlaku PPKM level 4 hingga tanggal 16 Agustus mendatang. Keputusan ini diambil mengingat angka positif masih tinggi, meski tak setinggi sepanjang bulan Juli lalu.
Bila dilihat tren kasus positif dan kasus kesembuhan, statistik di Yogyakarta sebenarnya mulai membaik. Saat ini rata-rata angka kesembuhan melebihi 2 ribu kasus per hari. Sedangkan kasus positif terus menurun. Tertinggi mencapai 1.639 kasus pada tanggal 6 Agustus lalu. Selebihnya, angka positif selalu di bawah angka kesembuhan.
Selama ini PPKM dinilai efektif menekan laju sebaran Covid. Namun sektor ekonomi yang merosot tak bisa dibiarkan terlalu lama. Anggota DPRD Sleman, Surana menilai, pengesampingan ekonomi selama ini “tidak menyehatkan” bagi masyarakat. Ia mengusulkan agar perpanjangan PPKM diiringi dengan kebijakan pemulihan ekonomi.
“Kita bersyukur selama PPKM statistik di Jogja membaik. Tetapi jangan abaikan ekonomi. Bila kondisi ekonomi kian terpuruk, masyarakat tidak sembuh-sembuh,” jelas Ketua DPD NasDem Sleman itu kepada wartawan, Rabu (11/8).
Saat ini dengan perpanjangan PPKM, Yogyakarta tidak termasuk daerah yang diizinkan membuka pusat perbelanjaan. Instruksi Mendagri No 30/2021 mengizinkan mal dibuka bertahap hanya di DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Bagi Surana, kenyataan ini harus mengevaluasi pola kebijakan agar tidak bertumpu pada satu arah.
“Saya setuju kebijakan pengetatan ini berjalan. Tetapi jangan hanya bertumpu pada satu kebijakan (pengetatan) saja. Itu tidak akan berhasil. Bila terus begini saya khawatir PPKM akan gagal, masyarakat sudah jenuh,” tambahnya.
Legislator tiga periode itu turut menyoroti APBD yang selama ini banyak digunakan untuk penanganan Covid, tetapi hasilnya tidak terukur. Faktanya, pada dua pekan terakhir PPKM di Sleman tidak berjalan baik. Kasus positif tidak menurun signifikan, sementara masyarakat semakin terpukul karena kesulitan bekerja.
“Apa yang terjadi di lapangan? Masyarakat semakin dirugikan. Pos anggaran APBD dipangkas untuk pandemi, tetapi hasilnya tidak terukur. Alangkah baiknya bila postur anggaran APBD mulai diatur untuk pemulihan ekonomi,” jelasnya.
Saat ini hampir semua sektor ekonomi di Sleman terpuruk. Sektor perdagangan lesu. Pariwisata dan sektor jasa nyaris lumpuh. Hampir setiap hari legislator dari Kalurahan Tajem, Kapanewon Depok, Sleman itu mendengar keluhan masyarakat dari kelompok pedagang, penjual makanan, dan usaha kecil lainnya. Mereka frustasi karena tidak ada pemasukan sama sekali.
Ia berharap Pemda Sleman bisa mencontoh DKI Jakarta agar “memanfaatkan” PPKM dengan menggencarkan vaksinasi. Kini, DKI berhasil menurunkan level PPKM dan mewajibkan vaksin sebagai syarat aktivitas ekonomi.
“Bila sekarang masih berlaku PPKM level 4, maka harus tingkatkan vaksinasi. Jadikan vaksin sebagai syarat beraktivitas. Selanjutnya sektor ekonomi dibuka dengan ketat, sangat ketat, itu malah bagus. Jangan biarkan masyarakat menjerit setiap hari. Kita ingin PPKM berhasil dan ekonomi cepat pulih,” pungkasnya.
