Pembatalan rencana lockdown atau penutupan total di Yogyakarta menuai tanggapan dari Anggota DPRD Sleman, Ismi Sutarti. Politisi NasDem itu sependapat dengan keputusan Gubenur DIY, bahwa keputusan lockdown tidak perlu diterapkan selama bisa memaksimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM).
“Selama bisa memaksimalkan PPKM saya pikir itu langkah terbaik. Lakukan evaluasi apa saja harus dibenahi dari PPKM sebelumnya,” kata Ismi melalui pesan tertulis, Selasa (22/6).
Evaluasi atau perbaikan tata kelola PPKM sebaiknya fokus mengupas sektor mana saja yang sebelumnya memicu lonjakan kasus, misalnya tempat makan dan hiburan. Bila sektor ini yang kerap memicu kerumunan dan abai protokol kesehatan, Satgas bisa menutup sementara.
“Jika sektor hiburan sulit dikendalikan, Satgas perlu bertindak tegas. Itu bagian dari evaluasi PPKM agar ke depan efektif,” kata Ismi. Ia juga mencotohkan kebiasaan masyarakat yang perlu ditiadakan, seperti menggelar hajatan.
Soal evaluasi di lapangan, tentu perlu diikuti dengan kontrol ketat dari para warga yang positif Covid. Seperti halnya mewajibkan isolasi mandiri. Sebab, banyak warga yang berinteraksi dengan pasien positif tetapi masih berkeliaran sebelum hasil swabnya keluar. Hal ini menjadi penyebab penularan sulit dikendalikan.
“Tujuan pengetatan untuk menyadarkan masyarakat agar lebih waspada mengantisipasi penularan virus,” terangnya.
Berdasarkan catatan Satgas Covid DIY, angka kenaikan kasus positif di Yogyakarta meningkat di pekan ketiga bulan Juni 2021. Penambahan kasus positif harian pada Selasa (22/6) sebanyak 675 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 53.978 kasus. Sebaran kasus menurut wilayah tertinggi adalah Kabupaten Sleman 199 kasus. Kabupaten Bantul 162 kasus. Kabupaten Kulonprogo: 122 kasus. Kabupaten Gunungkidul: 116 kasus. Kota Yogyakarta 76 kasus. (DN).
