Banyak anggapan Yogyakarta saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ledakan kasus positif harian sejak sepekan terakhir memicu kekhawatiran banyak pihak bahwa bumi Mataram terancam penutupan total alias lockdown. Namun wacana lockdown batal setelah Gubenur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyusun strategi memperketat PPKM dan memperkuat Satgas hingga ke tingkat RT.
Pembatalan lockdown dinilai tepat karena opsi itu merupakan opsi darurat jika sejumlah fasilitas kesehatan kolaps atau lumpuh total. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Wilayah DPW NasDem DIY, Suharno.
“Apa yang dilakukan Gubernur sudah benar. Kita harus optimis Jogja akan membaik tanpa lockdown. Itu opsi darurat yang sangat jauh sekali untuk diterapkan,” kata Suharno.
Saat ini semua pihak terus berupaya menekan lonjakan kasus. Begitupun dengan Suharno. Sebagai Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, ia turut mendukung operasional maupun pembiayaan Satuan Tugas Covid. Dirinya optimis Yogyakarta akan segera bangkit dengan sejumlah langkah perbaikan tanpa harus lockdown. Diakui Suharno, dalam beberapa minggu ini Yogyakarta memasuki fase kritis, sehingga butuh kerja ekstra menangani Covid.
“Memang harus kerja ekstra karena fasenya sedang kritis. Tetapi di sisi lain kita juga perlu membangun narasi optimisme, bahwa dengan pembatasan skala mikro disertai pengawasan ekstra, masyarakat bisa meningkatkan disiplinnya agar tidak terpapar,” terangnya.
Salah satu kebiasaan masyarakat yang ia sorot adalah pelaksanaan hajatan. Meski dapat memicu kerumunan, Suharno berpendapat acara ini masih bisa digelar dengan catatan menaati prokes dan mengantongi surat izin dari satgas Covid. Namun, apabila melanggar, Satgas dapat memperingatkan atau membubarkan.
“Saya tidak melarang mengadakan hajatan karena itu hak masyarakat. Tetapi syaratnya disitu bukan zona merah, panitia memastikan protokol kesehatan, dan memperoleh izin dari Satgas. Ini tujuannya baik, supaya tidak menjadi klaster Covid,” jelasnya. (DN).
