Polemik antara lockdown atau tidak di Yogyakarta sempat mengemuka, meski akhirnya Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan tidak ada lockdown atau penutupan total. Keputusan itu ditempuh usai rapat koordinasi antara Gubernur DIY dengan Satgas Covid-19, RS rujukan Covid-19, Akademisi, serta Bupati dan Wali Kota, Senin (21/6).
Wacana lockdown sempat dilontarkan sebagai solusi terakhir jika sebaran Covid tak terkendali. Menurut Anggota DPR RI Subardi, opsi lockdown atau tidak, yang penting adalah kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan. Menurutnya, saat ini kepatuhan masyarakat mulai kendor. Banyak yang menganggap remeh ancaman Covid-19.
“Bagi saya solusi keluar dari tekanan Covid-19 bergantung pada kepatuhan masyarakat karena saat ini banyak yang menganggap remeh Covid. Kalaupun lockdown tetapi setelahnya masyarakat tetap abai, ya percuma.” kata wakil rakyat dari Dapil Yogyakarta itu, Selasa (22/6).
Subardi beralasan, lonjakan kasus positif di Yogyakarta hingga mencapai rekor tertinggi harian karena faktor rendahnya kedisiplinan warga. Ia juga memandang opsi lockdown tidak bisa serta-merta diterapkan. Perlu banyak syarat seandainya situasi memang benar-benar mendesak. Diantaranya, kewajiban pemerintah menyiapkan risiko perekonomian.
“Lockdown itu tidak mudah, resikonya besar. Tidak ada toko yang buka kecuali toko obat dan bahan pokok. Segala aktivitas di luar harus dihentikan dan ini akan melumpuhkan ekonomi. Bisa jadi masyarakat tambah “sakit,” kata Ketua DPW NasDem DIY itu.
“Lebih baik tingkatkan kesadaran kolektif terhadap protokol kesehatan. Disiplin tinggi akan efektif mengendalikan Covid-19 di Yogyakarta,” tambahnya.
Angka kenaikan kasus positif COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) semakin naik pada pekan ketiga bulan Juni 2021. Rekor kasus positif terjadi dua hari berturut-turut, yakni Sabtu (19/6) sebanyak 638 positif dan Minggu (20/6) sebanyak 665 kasus.
Sebelumnya, Gubenur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mencanangkan lockdown sebagai opsi akhir jika keadaaan darurat. Namun opsi itu batal diterapkan. Pemprov DIY menyusun strategi dengan memperketat PPKM dan memperkuat Satgas di RT untuk menekan lonjakan kasus. (DN).
