Gubernur DIY Sri Sultan HB X memutuskan tidak mengambil opsi karantina wilayah atau lockdown, meski di Yogyakarta mengalami sejumlah rekor kasus positif Covid-19 sejak pekan ketiga bulan Juni. Keputusan ini merupakan akhir dari wacana Gubernur bahwa DIY akan di-lockdown.
Perihal batalnya opsi lockdown, Anggota DPRD DIY Suparja sependapat dengan Gubernur DIY. Baginya, kebijakan lockdown harus disertai jalan keluar seperti pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
”Apa Pemda mampu menjamin makan dan kebutuhan warganya kalau lockdown total itu? Ini sudah dirancang atau belum? Saya pikir akan lebih baik kalau PPKM diperketat, meski itu terasa menyulitkan bagi masyarakat,” ujar Suparja, Selasa (22/6).
Ketua NasDem Gunungkidul itu menilai Pemda DIY lebih realistis jika memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pengetatan ini setidaknya tidak mematikan ekonomi masyarakat yang kian sulit selama pandemi. Hanya saja, butuh pengawasan ketat dari satuan tugas ataupun aparat agar pengetatan ini efektif.
“Lockdown total perlu dipikir ulang. PPKM itu sudah cukup merepotkan warga. Tetapi Yogyakarta tetap butuh PPKM disertai kontrol ketat,” jelasnya.
Lonjakan kasus di Yogyakarta kerap terjadi setelah libur panjang yang diikuti dengan kenaikan jumlah kunjungan wisata. Berdasarkan catatan Satgas Covid DIY, angka penularan dan kematian Covid-19 selalu meningkat setelah musim libur, setidaknya dilihat pasca libur Natal, Tahun Baru, dan yan terbaru libur Idul Fitri. Suparja menilai, lonjakan ini bisa diredam tanpa harus mematikan ekonomi masyarakat yang banyak bergantung dari sektor pariwisata.
“Kalau ekonomi dimatikan, malah muncul masalah baru. Akan terjadi gejolak sosial karena masyarakat butuh makan. Solusinya tetap bertahan dengan PPKM. Tapi masyarakat juga harus lebih patuh agar tidak menyesal kalau terpapar,” pungkasnya. (NK).
