Laju Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020, mengalami minus hingga 4,06 persen. Kemorosotan ini, kata Kabid Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo, Bambang Susilo, disebabkan adanya pandemi Covid-19. Selain itu selama pandemi tidak ada projek besar nasional dengan dana yang besar masuk ke wilayah ini.
Menurut Bambang, pada 2019 lalu, ada projek besar yang masuk yakni pembangunan bandara yang memmbawa dana hingga Rp7 triliun, namun pada awal 2020, projek tersebut telah selesai dan tidak ada lagi investasi besar yang masuk. “LPE (laju pertumbuhan ekonomi) di Kabupaten Kulonprogo pada 2019 mencapai 13,83 persen, namun tahun berikutnya 2020 merosot menjadi -4,06 persen,” kata Bambang Susilo, Senin (8/3).
Penurunan ekonomi antara lain meliputi sektor konstruksi -18,44 persen, sektor pertambangan dan penggalian -8,56 persen, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman -5,13 persen, sektor jasa keuangan dan asuransi -4,88 persen, sektor industri pengolahan -3,55 persen. Namun demikian Bambang mengungkapkan pada 2020 itu ada pula sektor yang masih bertumbuh dengan angka positif.
“Sektor komunikasi dan informasi tumbuh 17,17 persen, sektor jasa kesehatan dan sosial tumbuh 18,27 persen serta sektor real estate naik 4,65 persen,” katanya.
Saat ini ada pula projek strategis nasional yang sedang berjalan yakni pembangunan jalur kereta api dari Bandara Internasional Yogyakarta hingga Stasiun Kedundang, pembangunan jalan tol Cilacap – Bandara Internasional Yogyakarta – Yogyakarta – Solo serta pembangunan tempat istirahat Samudera Raksa di Kalibawang.
Menyikapi ini, anggota DPRD Kabupaten Kulonprogo, Nasib Wardoyo mengajak masyarakat optimistis dan tidak hanya bertahan dengan keadaan. Salah satu fokusnya adalah memprioritaskan sektor ekonomi kecil seperti UMKM. Menurut bendahara DPD NasDem Kulonprogo itu, prioritas ini tanggung jawab pemerintah kabupaten agar lebih aktif memberi stimulus maupun bantuan kepada UMKM. Berbagai keberpihakan itu diyakini mampu mengangkat UMKM bersaing di pasar lokal, pasar online, maupun pasar ritel modern.
“Pemkab perlu prioritaskan sektor UMKM. Segala bentuk keberpihakan itu orientasinya untuk peningkatan mutu UMKM. Misalnya kemudahan mengakses bantuan dan relaksasi kredit, juga regulasi yang memudahkan pemasaran lokal, online dan ritel. Saya yakin ini akan menyelamatkan ekonomi kerakyatan,” kata legislator Partai NasDem tersebut. (AU).
