Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY butuh penyelarasan antar program yang telah disusun di dinas-dinas terkait. Hal ini dibutuhkan agar desain pembangunan di wilayah perbatasan tidak sekedar membangun, tetapi juga mencakup banyak program strategis dari lintas dinas.
Pernyataan ini disampaikan Heri Dwi Haryono saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan. Sosialisasi digelar di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, (23/1). Menurut legislator NasDem dari Dapil Gunungkidul itu, penyelarasan program akan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan.
“Misalnya, dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelaraskan programnya dengan dinas Pendidikan, dinas Kesehatan, dinas Koperasi UMKM. Maka satu program pembangunan sesungguhnya mewakili program dari dinas-dinas terkait. Ini akan mempercepat target pemerataan,” kata Heri.
Heri mengakui wilayah perbatasan di Gunungkidul butuh prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kondisi ini belum sepenuhnya berjalan karena masa pandemi membuat postur anggaran di Pemprov maupun Pemkab mengalami refocusing.
“Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur termasuk jalan-jalan dari perbatasan menuju pusat kota itu masih tertunda karena refocusing. Tetapi hal ini bisa diatasi apabila ada inovasi pembangunan, dengan penyelarasan misalnya. Saya harap tahun 2022 ini konsepnya membangun untuk semua,” tambahnya.
Untuk mencapai konsep pembangunan tersebut, legislator Komisi A itu mengusulkan setiap dinas menyelaraskan program prioritasnya. Adanya Perda Nomor 3 Tahun 2020 akan memudahkan dan mempercepat realisasi program di wilayah perbatasan. Menurutnya, untuk menentukan fokus utama dari satu pembangunan bisa diputuskan dari dinas mana yang paling mendesak.
“Misalnya semester pertama tahun ini mulai dibangun jalan pedesaan di wilayah selatan. Itu nanti perlu tersambung dengan akses ke puskesmas, pasar, sekolah dan kantor-kantor pemerintahan. Karena sudah lama masyarakat perbatasan ingin merasakan pelayanan publik yang mudah dan cepat, ingin pendidikan yang bermutu, dan layanan kesehatan yang sama dengan di Kota,” pungkasnya. (NK).
