Keterlibatan perempuan dalam ranah politik di skala regional maupun nasional diakui semakin berkembang. Kesadaran politik itu mendorong kaum perempuan semakin antusias mengikuti proses demokrasi elektoral. Kader perempuan mulai aktif menyiapkan diri sebagai calon legislatif sejak beberapa tahun sebelum Pemilihan Umum. Pernyataan ini disampaikan oleh Aulia Reza Bastian selaku Dewan Pakar DPW NasDem DIY. Ia menilai, Pemilu 2024 akan lebih berwarna jika keterlibatan perempuan semakin meningkat.
“Kiprah perempuan di ranah politik kian meningkat. Saya yakin kontestasi politik serentak tahun 2024 diikuti lebih dari batas keterwakilan minimal 30%. Memang perlu, karena peran perempuan sangat dibutuhkan dalam penataan negara,” jelas Aulia saat membuka diskusi virtual oleh Garnita Malahayati NasDem DIY, Sabtu (28/8).
Dalam diskusi itu, Garnita Malahayati NasDem DIY menggandeng Institute Republican Institute (IRI) dan Women Democracy Network (WDN). Acara ini juga diikuti oleh seluruh kader perempuan NasDem DIY dan perwakilan sayap partai NasDem, diantaranya Garda Pemuda DIY, Badan Advokasi Hukum (BAHU) DIY dan Liga Mahasiswa NasDem (LMN) DIY.
Ketua Garnita NasDem Yogyakarta, Erni Irawati mengungkapkan, agenda ini untuk memacu kesadaran perempuan khususnya kader NasDem agar menjadi subjek politik yang partisipatif.
“Diskusi ini menjadi wadah bagi kami untuk mendorong lebih aktif lagi dalam gerakan perubahan. Dengan menggandeng IRI dan WDN, kami optimis mampu mencetak politisi perempuan NasDem yang cerdas, berkapasitas, berintegritas dan loyal,” tutur Erni.
Erni mengaku bangga melihat antusiasme peserta diskusi virtual dari berbagai latar belakang. Sebagian diantaranya merupakan aktivis perempuan, pelaku usaha, dan perempuan pemilih milenial. Meski demikian, Erni mengakui tantangannya adalah keterwakilan perempuan dalam ajang pemilihan harus berbanding lurus dengan keterpilihan sebagai anggota legislatif. Bila ini tercapai, ia meyakini akan banyak politisi perempuan yang menduduki jabatan strategis.
“Keterwakilan perempuan saat Pemilu belum berbanding lurus dengan keterpilihan. Padahal representasi perempuan akan memberikan keseimbangan di legislatif. Perumusan kebijakan, perancangan aturan, anggaran, dan pengawasan akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak,” pungkasnya. (DN).
