Libur panjang peringatan Paskah (2-4 April) membuat kawasan wisata di Kota Yogyakarta membludak. Banyak pelancong datang dari luar kota memadati sejumlah lokasi wisata, mulai dari kawasan Malioboro, Kawasan Tugu, Kraton, dan alun-alun. Pantauan tim redaksi nasdemjogja.id, kerumunan kerap terjadi menjelang malam hari hingga pukul 21.00.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Yogyakarta, Sigit Wicaksono menyesalkan pengawasan protokol kesehatan yang cenderung lemah. Padahal saat ini berlaku Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM).
“Saya lihat pengawasan di lapangan lemah. Kehadiran tim pengendali Covid sangat dibutuhkan untuk mengendalikan kerumunan,” kata Anggota DPRD Kota Yogyakarta itu ,” Minggu (4/4).
Menurut Sigit tidak ada yang salah dengan kunjungan wisatawan, apalagi mereka diminta tes swab atau Genose saat hendak bepergian menggunakan transportasi umum. Meski demikian, potensi penularan sangat mungkin terjadi bila masyarakat tumpah ruah tanpa pengendalian.
Menurut Sigit, lonjakan wisatawan harus diimbangi dengan pengawasan ketat di lapangan. Keberadaan tim pemantau mutlak dibutuhkan karena umumnya wisatawan abai terhadap aturan.
“Kita harus melihat psikologi wisatawan, mereka terbawa suasana senang dan bahagia berwisata, sehingga kerap abai dengan aturan. Bila pengawasan lemah, imbauan jaga jarak sulit diterapkan,” jelasnya.
Satgas Pengendalian Covid-19 di Kota Yogyakarta diminta lebih aktif mengurai kerumunan. Bagaimanapun, masyarakat harus selalu diingatkan agar tetap patuh menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan. “Kita bisa fokus di pencegahan dan ini butuh kehadiran jajaran satgas,” terangnya.
Terpisah, Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad mengatakan, pihaknya terus merazia wisatawan selama libur peringatan Paskah. Dilansir suarajogja.id, Rahmad mengatakan sekitar 70 persen wisatawan tidak membawa surat tes rapid antigen dengan hasil negatif. Padahal, surat sehat tersebut menjadi salah satu syarat wisatawan untuk masuk ke DIY.
“Dalam sehari ada sekitar 70 persen wisatawan yang terjaring razia dan tidak bisa menunjukkan surat negatif antigen,” ujar Koordinator Gugus Tugas Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum DIY saat dikonfirmasi, Jumat (2/4). (NK).
