Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy resmi melarang mudik idul fitri tahun ini. Jangka waktu larangan itu berlaku pada 6-17 Mei 2021. Masyarakat juga diimbau tidak ada pergerakan ke luar daerah di luar itu, kecuali benar-benar mendesak dan perlu.
Larangan mudik mendapat dukungan dari Anggota DPR RI F-NasDem, Subardi. Meski legislator dari dapil Yogyakarta itu setuju, pemerintah tetap perlu mengawasi pelaksanaanya. “Yang harus diingat kita masih hidup di masa pandemi. Berbagai aturan pembatasan masih berlaku, dan itu butuh pengawasan dari negara,” kata Subardi, Sabtu (27/3).
Subardi menyadari Yogyakarta adalah kota tujuan mudik yang lazimnya dipenuhi masyarakat saat lebaran. Dengan larangan mudik, ia khawatir akan menimbulkan efek psikologis masyarakat apalagi tahun lalu juga dilarang. Solusinya butuh pengawasan dengan pendekatan humanis.
“Intinya, jangan sampai terjadi gejolak sosial. Misalnya, aparat yang mendapati pemudik di pintu masuk tiap daerah dilakukan tes Covid di tempat. Saya yakin dengan pendekatan humanis, larangan mudik akan menumbuhkan kesadaran sosial,” jelas Mbah Bardi sapaan akrabnya.
Selain pendekatan humanis, Subardi juga mengusulkan pemerintah perlu memperluas program vaksinasi harian. Dengan rentan waktu yang relatif singkat menuju bulan Ramadan, target vaksinasi yang lebih masif akan menekan potensi penularan di musim mudik nanti. Pasalnya, dikhawatirkan banyak masyarakat mendapat celah dari aturan larangan mudik.
“Program vaksinasi harus lebih masif. Silahkan dibuka secara massal dengan syarat administrasi yang memudahkan. Ini juga bagian dari pengendalian, karena mungkin saja banyak masyarakat yang nekat mudik saat lebaran,” katanya.
Keputusan larangan mudik ditempuh pemerintah karena setiap libur panjang angka penularan dan kematian Covid-19 selalu meningkat. Lonjakan ini setidaknya diketahui pasca libur Natal dan Tahun Baru. (NK).
