Anggota Komisi VI DPR RI F-NasDem, Subardi melalui rumah aspirasinya menggagas program desa mandiri di Girikerto, Turi, Sleman. Program ini memberdayakan potensi desa di bidang pertanian, yakni dengan menambah tanaman yang eksis dengan tanaman yang produktif. Khusus di desa Girikerto, tanaman (perkebunan) salak yang banyak dikelola masyarakat akan ditambah dengan tanaman pala (buah pala).
“Program desa mandiri mendorong masyarakat agar lebih produktif. Memang perlu inovasi dengan fokus pada tanaman yang lebih menjanjikan, yakni tanaman pala. Kami sudah riset, semua unsur tanaman pala (buah, biji dan daun) bernilai ekonomi tinggi,” kata Widi Sutikno, anggota DPRD Provinsi DIY F-NasDem yang mewakili Subardi, di balai desa Girikerto, Sabtu 23/1.
Widi Sutikno yang juga mantan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Sleman meninjau langsung lahan di Desa Girikerto. Ia hadir bersama perwakilan kelompok tani dan Lurah Girikerto. Program ini memanfaatkan tanah kas desa seluas 25 Hektar dan akan dikelola oleh BUMDes.
“Kami akan membantu secara terintegrasi, mulai dari pelatihan, pembibitan, bantuan alat pertanian, hingga pengelolaan hasil pertanian. Seluruhnya akan dikelola mandiri oleh BUMDes,” jelas Widi.
Sementara menurut Lurah Girikerto, program ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sebagian besar petani. Sedangkan pemilihan tanaman pala karena sebagian petani di Girikerto sudah ada yang menanam secara mandiri. Ia pun merasakan keuntungan yang lebih menjanjikan. Hanya saja potensi dari tanaman pala perlu dikelola serius.
“Kami menyambut baik karena program ini berbasis lapangan. Konsepnya terintegrasi dan melibatkan seluruh sumber daya desa, apalagi ada petani tanaman pala yang menjadi pelopor,” jelas Sudibyo Lurah Girikerto.
Program desa mandiri merupakan program aspirasi yang disampaikan masyarakat Girikerto melalui Rumah Aspirasi Subardi. Program ini disusun berbasis potensi lokal, dalam hal ini pertanian. Secara terpisah, Subardi mengatakan program ini bagian dari program aspirasi yang fokus pada pemberdayaan masyarakat.
“Desain pengelolaan program ini diserahkan sepenuhnya kepada BUMDes sebagai kepemilikan kolektif. Nantinya semua masyarakat terlibat,” pungkas wakil rakyat dari dapil Yogyakarta itu. (NK).
