Surya Paloh Sebut Pidato Presiden Jokowi Sarat Moral

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengatakan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI 2022 merupakan pesan moral kepada masyarakat Indonesia, termasuk para elite politik. Presiden Jokowi mengingatkan agar masyarakat maupun elite politik terus mendewasakan demokrasi Indonesia dan memperkuat konsolidasi nasional dengan menghindari politik identitas, serta politisasi agama demi mencegah polarisasi sosial.

“Baik sekali lah, baik semuanya (pesan Presiden Jokowi). Itu kan pesan moral yang ditujukan kepada kita semuanya sebagai anak bangsa,” tegas Surya Paloh seusai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD RI Tahun 2022, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Menurut Surya, politik identitas memang selalu ada. Namun, politik identitas yang dimaksud Presiden Jokowi adalah yang membenturkan semangat dan nilai persatuan dengan kepentingan kelompok identitas tertentu.

“Saya pikir pesan moralnya di sana. Jadi, semua pidatonya bagus,” kata Surya.

Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Setidaknya ada lima poin penting dalam pidato Presiden yang kali ini mengenakan baju adat Bangka Belitung, yakni:

1. Jaminan Perlindungan Hukum. “Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus kita jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu,” kata Jokowi.
2. Supremasi HAM. Presiden Jokowi sudah menandatangani Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Ini sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk penegakan HAM. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga sedang dalam proses pembahasan. “Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani,” ungkapnya.
3. Pemberantasan Korupsi. Presiden meminta Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak dan bekerja memberantas korupsi. “Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI, terus dikejar, dan sudah menunjukkan hasil. Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional, naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022,” imbuhnya.
4. Krisis Ekonomi Belum Usai. Pandemi Covid-19 yang sudah mereda sekarang ternyata belum menjamin kebangkitan ekonomi global, termasuk ekonomi nasional. Perang antara Ukraina dan Rusia juga menambah krisis. Kedua negara memiliki hubungan ekspor impor dengan berbagai negara sehingga membuat banyaknya hambatan terjadi. “Semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih,” ungkapnya.
5. Hentikan Politik Identitas. Hal yang paling digarisbawahi Presiden pada pidato kenegaraan ini adalah persaingan politik pada pemilu 2024. Jokowi mengingatkan soal ambisi kemenangan politik dari politik identitas justru mengancam persatuan bangsa. “Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial,” terang Jokowi. (NK).