29.6 C
Yogyakarta
Rabu, Juni 19, 2024

DPRD Respon “Kedatangan” KPK di Pemkot Yogyakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Balai Kota Yogyakarta, Rabu (27/10). Komisi antirasuah itu melakukan monitoring atas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta melalui forum MCP (Monitoring Centre for Prevention). Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Menurut Haryadi, sejumlah evaluasi dari KPK antara lain mendorong Pemkot Yogyakarta untuk perbaikan kinerja di segala aspek. Beberapa hal yang perlu diperbaiki berdasarkan evaluasi dari KPK meliputi optimalisasi pajak, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, serta pengawasan aset.

“Jadi ini bagian dari kinerja kami yang selalu dilihat dan dipantau progresnya. Nah, di bulan Oktober ini, masih ada yang perlu kita perbaiki bersama-sama,” kata politisi Golkar itu, sebagaimana dikutip dari portal berita resmi Pemkot Yogyakarta, Kamis (28/10).

DPRD Kota Yogyakarta menilai kedatangan KPK merupakan bagian dari pencegahan tindak pidana korupsi. Langkah pengawasan KPK dianggap baik, terlebih saat ini realisasi anggaran dan pelaksanaan program pada triwulan terakhir atau menjelang penghujung tahun terus dikebut.

“Langkah konkret KPK sangat penting untuk mengedukasi sebelum terjadi masalah di kemudian hari,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Dwi Candra Putra.

Candra yang juga legislator dari F-NasDem itu berharap upaya pencegahan juga mencakup pengawasan di bidang aset. Di Kota Yogyakarta, pengelolaan aset dibawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Optimalisasi aset akan meningkatkan pendapatan daerah karena di dalamnya ada potensi pajak, ada peluang investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran KPK, lanjut Candra, mampu menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan dari sektor aset.

“Perbaikan tata kelola aset perlu diedukasi KPK agar pengelolaan aset itu menjadi lumbung pendapatan daerah. Aset Pemkot sangat banyak. Tanah, bangunan, hotel dan sebagaianya itu nilainya ratusan miliar. Ini sangat potensial,” jelasnya.

“Intinya, peran KPK dalam pengawasan aset akan meningkatkan pendapatan daerah. Saya yakin Pemkot akan memperbaiki manajemennya agar orientasinya pada pendapatan daerah, terutama bidang perencanaan, pemanfaatan dan inventaris aset” pungkas Candra. (NK).

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles