Pemerintah Kabupaten Kulonprogo bersiap menggelar Pemilihan Lurah (Pilur) atau Pemilihan Kepala Desa serentak pada tanggal 12 September mendatang. Pilur akan melibatkan 68 desa ata kalurahan. Saat ini tahapan Pilur meliputi persiapan bimbingan teknis (bimtek) hingga persiapan seleksi panitia.
Anggota DPRD Kulonprogo dari Partai NasDem, Nasib Wardoyo mengingatkan pentingnya transparansi di setiap tahapan. Transparansi diyakini akan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih.
“Kalau transparan, masyarakat akan antusias. Proses itu bisa dilakukan dari sekarang, mulai dari tahapan bimtek hingga seleksi pantia. Semua harus transparan, independen dan demokratis,” kata bendahara DPD NasDem Kulonprogo itu, Minggu (18/4).
Wardoyo juga meminta asas transparansi juga diterapkan kepada para kandidat Kepala Desa. Tujuannya agar tidak ada kandidat yang beradu kuat karena titipan dari pihak tertentu. Menurutnya, fenomena ini akan membuat Pilur berjalan sekedarnya. Masyarakat pun tidak tahu latar belakang kandidat yang akan dipilihnya.
“Jangan sampai memilih kucing dalam karung. Itulah pentingnya transparansi. Sampaikan saja latar belakangnya, apa gagasannya, berapa kekayaannya, pernah terlibat kasus pidana atau tidak. Biarkan masyarakat menilai agar Pilur ini menjadi kontestasi yang berkualitas,” jelasnya.
Dilansir dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD Dalduk dan KB), pelaksanaan Pilur akan digelar dengan protokol kesehatan. Pesta demokrasi lokal itu akan diawasi oleh Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 dan jajaran Kepolisian agar berjalan kondusif.
Sejumlah aturan pembatasan pun diterapkan, baik saat pelaksanaan kampanye, pemilihan suara, hingga pelantikan. Soal pelantikan, Pemkab Kulonprogo menjadwalkan Kades baru akan dilantik pada tanggal 31 Oktober 2021. (NK).
