Partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019 mencapai mencapai 81,6 persen, atau naik dari angka pemilu 2014 sebesar 75,2 persen. Sebelumnya, angka partisipasi pemilu terbilang rendah diikuti tren golput yang terus meninggi. Saat pemilu 2009, angka partisipasi terbilang rendah yakni 70,9 persen diikuti golput yang cukup tinggi, 29,1 persen.
“Kita wajib mempertahankan tren kenaikan angka partisipasi pemilih. Ini menjadi tantangan bagi kontestan pemilu agar terus memberikan pendidikan politik sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat,” kata Anggota MPR RI Fraksi Partai NasDem, Subardi saat menggelar seminar optimalisasi peran masyarakat dalam pemilu legislatif, di Hotel Merapi Merbabu, Seturan Sleman, (3/12).
Partisipasi politik merupakan syarat terpenuhinya sistem demokrasi berbasis kedaulatan rakyat. Partisipasi juga menjadi indikator suksesnya pemilu. Subardi mengatakan, meningkatkan partisipasi sama artinya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat dan mengawasi pemilu. Caranya, partai politik dan Anggota DPR perlu membuktikan kinerjanya dan merealisasikan aspirasi masyarakat.
“Kerja-kerja politik harus dirasakan masyarakat. Kehadiran kontestan pemilu tidak boleh hanya menjelang pemilu saja,” kata Ketua DPW NasDem DIY itu.
Tingginya partisipasi pada dua pemilu terakhir merupakan bukti penerimaan masyarakat atas sistem pemilu serentak. Salah satu faktornya adalah kemeriahan pemilu legislatif bersamaan dengan pemilu presiden. Keserentakan tersebut mendorong antusiasme masyarakat.
Sementara rendahnya partisipasi menunjukkan apatisme dan kejenuhan terhadap kontestasi politik. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan karena akan memicu terjadinya defisit demokrasi. Demokrasi dengan partisipasi rendah membuat pemilu tidak efektif. Legitimasi yang dihasilkan dari pemilu menjadi lemah. Masyarakat akan abai terhadap kinerja kepala daerah, kinerja kepala pemerintahan, maupun kinerja parlemen.
“Defisit demokrasi akan membuat pemilu kita hanya seremonial. Tidak ada artinya. Itu yang harus diantisipasi. Tapi dengan demokrasi partisipatif, pemilu kita berkualitas. Pemimpin yang dihasilkan punya legitimasi kuat,” terangnya.
Dalam agenda ini, Subardi hadir sebagai salah satu pemateri bersama Fadholi selaku Bendahara Fraksi NasDem MPR RI. Sementara peserta berasal dari perwakilan organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, dan kader dari DPW NasDem DIY dan DPW NasDem Jateng. Bagi Subardi selaku tuan rumah penyelenggara, program sosialisasi ini akan berlanjut hingga menjelang pemilu 2024.
“Fraksi NasDem terus menggencarkan sosialisasi agar masyarakat mendapat literasi politik, kesadaran politik, nalar politik, dan kedewasaan berpolitik. Pemilu 2024 harus kaya gagasan, bukan lagi dipenuhi narasi SARA,” tutup Subardi. (NK).
