Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menekankan pentingnya sinergitas antar-kementerian/lembaga dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sinergi ini dibutuhkan karena anggaran pemberdayaan UMKM dimiliki hampir semua kementerian/lembaga, bahkan Kementerian BUMN di Indonesia.
“Kami usulkan pada Kementerian Koperasi dan UKM sejauh mana pengendalian, pemantauan dan tentunya sinergisitas dengan program yang telah dicanangkan,” kata Subardi saat Rapat Kerja Komisi VI dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/9/2023).
Subardi mengusulkan agar Kemenkop-UKM membentuk satu deputi khusus yang mampu menyinergikan antar kementerian/lembaga. Kebutuhan sinergi ini mencakup program, pendanaan dan pemberdayaan UMKM.
“Nah kalau ada koordinasi atau sinergitas itu bagus ditempatkan di eselon satu. Anggaran triliun yang semuanya itu bisa disesuaikan dengan program ataupun target dari Kementerian Koperasi,” tambahnya.
Sejauh ini, Subardi melihat tidak ada sinergi yang jelas. Maka anggaran berapapun tidak akan efektif dalam memberdayakan UMKM.
“Kalau itu (pemberdayaan UMKM) tanpa sinergitas ataupun tanpa pengendalian, nggak akan efektif. Nggak akan bisa efektif anggaran yang digunakan semua kementerian,” jelas Ketua DPW NasDem DIY ini.
Di kesempatan ini, Subardi juga menyinggung pendataan UMKM yang juga merupakan program dari beberapa kementerian/lembaga. Menurutnya, pendataan UMKM sebaiknya terintegrasi di Kementerian Koperasi.
“Walaupun mungkin lebih efektif jika anggaran itu dijadikan satu di Kementerian Koperasi, tapi karena masing-masing kementerian juga punya anggaran, ini penting agar pendataan UMKM terintegrasi. Dengan sinergi ini, Kementerian Koperasi menjadi leading sektor urusan UMKM,” tutupnya. (NK)
