Anggota Komisi VI DPR, Subardi akan mengawal agar pagu anggaran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) bertambah. Ia menilai KPPU memiliki peran penting di tengah sektor usaha yang terus berkembang.
“Anggaran KPPU ini perlu ditingkatkan karena menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” kata Subardi dalam forum sosialisasi bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertajuk “Urgensi Penciptaan Iklm Usaha Yang Sehat” di Hotel Merapi Merbabu, Sleman, Kamis (27/05).
Subardi menyebut, pagu anggaran KPPU dalam setahun sekitar Rp100 miliar. Menurutnya, anggaran itu tidak mampu mendukung kinerja KPPU yang mengawasi banyak usaha. “Mungkin bukan manusiawi, terlalu ekstrem. Terlalu kurang,” ujar Ketua DPW NasDem DIY ini.
Pihaknya akan memperjuangkan agar KPPU memperoleh tambahan anggaran. Ia mengaku memahami repotnya mengawasi banyaknya sektor persaingan usaha. Subardi mengatakan sudah bertahun-tahun menjadi pengusaha sebelum akhirnya menjadi legislator.
“NasDem akan ikut memperjuangkan. Tambahan alokasi APBN agar dimanfaatkan, memberi ruang cukup untuk iklim usaha, persaingan sehat, tak ada kartel, tak ada saling menjatuhkan,” tuturnya.
Ia mengingatkan, pentingnya para pelaku usaha bermitra dengan KPPU, baik lewat kelompok usaha maupun asosiasi. Ia mencontohkan keberadaan berbagai kelompok usaha di DIY, seperti forum pengusaha kerajinan, mebel, hingga seni. KPPU memiliki peranan penting secara nasional. Ia menilai, kartel di berbagai dunia usaha harus disingkirkan.
“(KPPU dibutuhkan) tak hanya di Jogja, tapi di Indonesia. Jogja UMKM sangat berkembang,” jelasnya.
Ia mendukung rencana keberadaan kantor perwakilan KPPU di DIY. Menurut dia, keberadaan kantor itu sangat penting untuk membantu berjalannya dunia usaha dengan sehat.
“Kalau ada masalah, kantor (perwakilan KPPU) adanya di Surabaya. Di Jogja berkembang dan mulai ada perkembangan ketat sehingga butuh kehadiran KPPU,” tutupnya.
