Fenomena “Tot Tot Wuk Wuk” adalah istilah viral di media sosial sejak beberapa bulan terakhir. Aksi protes tersebut menggugat penggunaan sirene dan strobo yang kerap terdengar dari rombongan pengawal pejabat. Pengguna strobo sangat meresahkan karena menjadi simbol arogansi dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Atas desakan yang terus meluas ini, Polri akhirnya menghentikan penggunaan sirine ini sebagai evaluasi.
“Sirene atau strobo menjadi simbol perlawanan publik. Melalui gerakan protes, Polri akhirnya menghentikan ini. Sisi baiknya, suara rakyat direspon dan ditindaklanjuti,” jelas Subardi dalam Sosialisasi 4 Pilar Bangsa (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahap kesebelas di Patuk Gunungkidul, (14/12/2025).
Gerakan rakyat yang jengkel atas fenomena ini sebenarnya ingin semua tatanan bernegara sesuai dengan aturan dan etika. Lebih dari sekadar menolak kebisingan, gerakan ini mengandung pesan penting: jalan raya adalah ruang bersama. Kenyamanan dan keselamatan menjadi hak semua orang.
Subardi mengatakan, suara rakyat adalah manifestasi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Konstitusi sebagai dasar hukum dan etika tertinggi harus dijadikan pedoman negara. Maka seharusnya lembaga negara tidak boleh mengabaikan tuntutan rakyat. Bila tidak, fenomena ini akan memproduksi sanksi sosial yang lebih keras dibandingkan otoritas negara.
“Ini bukan lagi kelakar di medsos, ini menjadi simbol perlawanan publik terhadap penyalahgunaan wewenang. Sudah benar apa yang dilakukan Polri. Polri harus responsif karena dikhawatirkan memicu gelombang protes,” jelasnya.
Subardi mengakui respon Polri patut diapresiasi. Ini menunjukkan negara dijalankan sesuai fungsinya yakni melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur kehidupan bersama yang adil dan setara. Dari sikap yang responsif ini, perlahan kepercayaan rakyat akan tumbuh.
“Negara yang responsif akan menumbuhkan kepercayaan dari rakyatnya. Rakyat akan merasakan kehadiran negara. Sehingga kedaulatan rakyat bukan mitos. Tapi hak yang harus diperjuangkan dan ditindaklanjuti,” jelasnya.
Subardi berharap partisipasi rakyat dan kebijakan yang adaptif terus dijalankan konsisten oleh seluruh lembaga negara. Kesan arogansi dan feodalisme pejabat harus dihilangkan.
“Pejabat diawasi oleh rakyat. Jangan main-main dengan suara rakyat,” tandasnya. (IS)
