Fraksi Partai NasDem DPR RI memandang revisi UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperlukan untuk menyesuaikan peran kelembagaan BUMN yang lebih strategis. Dalam pengesahan ini Kementerian BUMN berubah menjadi Badan Pengaturan BUMN.
“Dengan perubahan kelembagaan, BP BUMN dan Danantara dituntut lebih adaptif sehingga harapannya mampu membawa ekonomi nasional berdaya saing global,” demikian kutipan Pendadat Mini Fraksi NasDem terhadap revisi UU BUMN.
Pendapat tersebut disampaikan anggota Fraksi NasDem, Subardi, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dalam rangka pengambilan keputusan atas RUU tentang perubahan keempat atas UU BUMN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Turut hadir perwakilan pemerintah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Pemnerdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), dan Menteri Hukum.
“Perubahan kelembagaan Kementerian BUMN menjadi Badan setingkat kementerian yang mandiri dan memiliki fungsi sebagai regulator dan pemegang saham Seri A Dwi Warna,” kata Subardi.
Dengan reformulasi Kelembagaan BUMN menjadi badan setingkat kementerian, kata Subardi, maka organ yang menjabat merupakan pejabat penyelenggara negara yang tunduk kewajiban hukum maupun pengawasan eksternal.
Subardi menegaskan, keuangan BUMN merupakan bagian dari definisi keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
“Dengan pengaturan ini, ada penegasan norma yang membedakan kerugian negara dan kerugian bisnis sebagaimana putusan MK No. 48 dan 62 tahun 2013,” tandasnya.
Lebih lanjut NasDem menekankan bahwa pejabat negara dilarang merangkap jabatan sebagai direksi maupun komisaris BUMN.
“Fraksi Partai NasDem menyatakan menerima dan menyetujui perubahan keempat atas UU BUMN untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang,” tukas Subardi. (Yud)
