Pembangunan infrastruktur dasar di Indonesia masih timpang, terutama di wilayah tertinggal. Kesenjangan pembangunan ini dilihat dari minimnya jalan, jembatan, listrik, dan fasilitas umum. Padahal, faktor tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas daerah dan potensi ekonomi. Anggota MPR RI Subardi menilai, pemerataan pembangunan merupakan amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan pemerintah bersama seluruh sumber dayanya.
“Indonesia dengan cakupan wilayah yang luas masih banyak ketimpangan pembangunan. Ini tanggung jawab negara, baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan seluruh sumber daya negara,” kata Subardi dalam sosialisasi 4 Pilar Bangsa di Wonosari Gunungkidul, Senin, (28/7/2025).
Ketimpangan pembangunan tidak boleh diabaikan. Dampaknya terjadi peningkatan kemiskinan, kesenjangan sosial, konflik sosial, dan penurunan kualitas sumber daya manusia. Menurut Subardi, di forum-forum Parlemen, ia mendorong kebijakan yang berpihak pada wilayah 3T, yakni Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.
Wilayah tertinggal merupakan wilayah dengan tingkat pembangunan yang rendah, kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan perekonomian yang masih jauh dari standar nasional. Sedangkan wilayah terdepan merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki posisi strategis dalam hal pertahanan dan keamanan. Wilayah terluar merupakan wilayah yang paling jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki aksesibilitas yang terbatas.
“Jadi perlu kebijakan afirmatif agar wilayah itu menjadi fokus pembangunan. Kesenjangan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan skema bisnis atau investasi biasa, tetapi kebijakan afirmatif atau keberpihakan penuh karena itu amanat konstitusi, menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat” tambahnya.
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan antara lain perbedaan sumber daya alam dan faktor geografis. Ini menjadi tantangan pembangunan. Keterbatasan anggaran juga turut memperlambat realisasi ini. Ia pun siap untuk terus mengawal alokasi anggaran yang adil untuk pembangunan di wilayah timur dan wilayah 3T.
“Tantangannya besar sekali. Listrik di Papua belum merata. Meski ada upaya pemerintah dan PLN, kondisi geografis, ada pegunungan, hutan lebat, dan pulau-pulau terpencil, itu sangat menyulitkan infrastruktur listrik masuk. Tetapi sekali lagi, kita bicara amanat konstitusi sebagai konsensus bangsa, ini PR kita semua,” pungkas Ketua DPW NasDem DIY itu.
