Dua kasus besar, yakni desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan percobaan makar oleh mantan Kapolri Listyo Sigit terjadi seakan beriringan. Kedua kasus ini dinilai oleh Anggota DPR RI Subardi tidak bisa dilepaskan dari awal mula kekuasaan yang mengantarkan keduanya. Kekuasaan yang diraih dengan merusak tatanan nilai kebangsaan.
Menurut Subardi, kasus Gibran dan Listyo adalah bagian dari mekanisme hukum alam yang sedang memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan keduanya. Politik dan hukum alam tidak bisa dilepaskan meski berada di dua dimensi berbeda. Hukum alam akan bekerja apabila hukum buatan manusia dianggap tidak mampu.
“Saya meyakini ini cara kerja hukum alam untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya kita tahu pangkalnya adalah ambisi kekuasaan yang merusak tatanan moral, etika, dan nilai-nilai yang luhur yang bersumber dari lex naturalis atau hukum alam,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Subardi di Jakarta, Senin, (9/10).
Politisi asal Yogyakarta itu menegaskan tidak ada kekuasaan yang abadi. Sekuat apapun kekuasaan dipertahankan, apalagi sampai merusak nilai-nilai yang luhur, pada saatnya kekuasaan tersebut runtuh dengan cara yang tak terduga.
Dalam ilmu hukum, ajaran ini merupakan bagian dari filsafat klasik yang disebut hukum alam atau hukum kodrat. Aliran ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Prinsip ini menjadi ukuran universal bahwa kejahatan yang melampaui batas berarti melawan keadilan yang berasal dari nilai-nilai luhur seperti nilai kerakyatan, moral, etika, dan agama.
Dalam hal Gibran dan Listyo, keduanya berangkat dari pusaran kekuasaan yang sama. Di sinilah letak kesalahnya. Saat kekuasaan itu diraih dengan cara yang melampaui batas kebenaran, absolutisme kuasa yang mereka pertahankan adalah titik awal melawan hukum.
“Barangkali saat itu Gibran dan Listyo memiliki dukungan kekuasaan yang terlampau besar. Sumber-sumber kekuasaan dikendalikan. Tetapi kini pelan-pelan hukum alam membalikkan semuanya,” terangnya.
Ajaran hukum alam memiliki dua sumber, yakni Irasional (teologis) dan Rasional (humanis). Keduanya menekankan bahwa manusia dilarang serakah. Manusia wajib menggunakan kompas moralnya untuk hidup selaras dengan rakyat dan alam semesta. Dalam perspektif hukum negara, ajaran hukum alam dimuat dalam UUD 1945 sebagai pembatasan kekuasaan.
“Gibran maju saat ayahnya berkuasa. Itu sudah salah. Listyo menjadi Kapolri terlama dan kontroversinya sebagai Parcok saat Pemilu 2024. Jadi saya pikir ini adalah karma bagi mereka,” jelas Subardi.
Dengan mekanisme hukum alam yang perlahan membuka kebenarannya, maka DPR perlu bertindak cepat dan tepat. Secara kelembagaan, DPR wajib mengembalikan marwah konstitusi yang sempat ditundukkan di bawah kekuasaan (the man of power). Subardi mendukung pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bahwa DPR harus memproses politik agar kekuasaan tetap bersumber pada nilai keadaban hukum.
“Apa yang disampaikan Ketua Umum Surya Paloh benar bahwa ini tragis, tetapi proses politik terhadap Gibran sudah memenuhi syarat, maka DPR wajib menindaklanjuti,” pungkasnya. (NK)
