Anggota MPR RI, Subardi menggelar Sosialisasi 4 Pilar bangsa di Gedung balai Kalurahan Ngeposari, Semanu, Gunungkidul. Subardi menekankan pentingnya penguatan Konstitusi sebagai pedoman bernegara sekaligus dalam perumusan kebijakan publik.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat harus melek politik dan melek konstitusi agar pengawasan terhadap pemerintah lebih efektif. Pasalnya, demokrasi di Indonesia menempatkan masyarakat sebagai pengawas sekaligus pemilik kedaulatan, sehingga pengetahuan politik wajib dimiliki oleh masyaraakat.
“Konstitusi adalah pedoman berpolitik dan menjadi pembatas kekuasaan. Tetapi untuk memastikan itu, masyarakat harus melek politik melek hukum agar negara ini tidak salah jalan,” kata Subardi di Gunungkidul, (19/9).
Subardi mencontohkan bahwa pemegang kekuasaan bisa saja memanfaatkan jabatan untuk korupsi atau merusak tatanan pemilu untuk meneruskan ambisi kekuasaan. Tetapi hal itu bisa dihentikan dengan kontrok publik. Dalam skala yang lebih luas, partisipasi publik mampu mencegah negara agar tidak menjadi tirani.
“Konstitusi memberi porsi luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Karena kalau pengawasan rakyat lemah, kalau rakyat dikasih bantuan terus tetapi daya kritisnya lemah, tatanan negara ini bisa rusak. Ini kondisi yang harus dihindari,” jelasnya.
Subardi berharap pendidikan politik maupun peran dari pers bisa meningkatkan daya kritis masyarakat. Forum-forum sosialisasi semacam ini juga bagian dari ikhtiar untuk mendorong partisipasi masyarakat lebih masif.
“Sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman. Ini ikhtiar politik agar demokrasi kita lebih bermutu dan masyarakat tidak menjadi penonton. Masyarakat harus terlibat dalam setiap urusan negara, termasuk pembangunan, pertanian, pangan, energi, ekonomi, transportasi, bakan politik luar negeri. Itu hak dasar yang harus dikontrol oleh masyarakat,” tegas Subardi.
Sosialisasi 4 Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) dihadiri oleh masyarakat Semanu. Hadir di antaranya pelajar, pelaku usaha, aparatur desa, dan ibu-ibu dan organisasi keagamaan. (NK)