Anggota DPR RI Fraksi NasDem Subardi mendorong PLN fokus pada pemerataan listrik atau elektrifikasi di pedalaman Gunungkidul, DIY. Wilayah pedalaman seperti di Kapanewon Ponjong dan Gedangsari kerap mengalami listrik mati maupun gangguan lainnya.
Subardi mengapresiasi PLN DIY yang responsif menindaklanjuti keluhan masyarakat melalui dirinya. Berbagai aspirasi tersebut seperti tiang listrik roboh dan posisi tiang di tengah lapangan atau menghalangi jalan, ditindaklanjuti dengan baik. Namun upaya tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan keandalan listrik di wilayah pedalaman untuk mengatasi ketimpangan.
“Saya menilai PLN di DIY sigap merespon aspirasi yang saya kawal seperti gangguan itu, termasuk pemasangan listrik gratis di Gedangsari yang saat ini hampir tuntas. Saya berharap pasokan listrik semakin merata, terutama di pedalaman Gunungkidul,” kata Subardi dalam Sosialisasi bertajuk ‘Strategi Mewujudkan Akses Listrik yang Lebih Luas dan Andal di Indonesia di Hotel Santika, Gunungkidul, Sabtu (19/9).
Di forum sosialisasi ini hadir manager teknis PLN Unit Induk Distribusi (UID) Yogyakarta, Sudarto dan perwakilan masyarakat Gunungkidul. Menurut Sudarto saat ini seluruh desa di DIY sudah terpasang listrik. Hanya saja cakupannya tidak merata di setiap rumah. Masih banyak warga yang menumpang jaringan listrik ke orang lain atau tetangga. Sudarto menyebut, sepanjang tahun 2025 PLN membangun jaringan listrik di 33 desa di DIY. Sementara di tahun 2026 jaringan listrik diperluas ke 18 desa.
“Intinya PLN siap melayani apabila ada yang mau pasang. Nah soal listrik mati itu bukan karena aliran listriknya tidak kuat, tapi kadang ada gangguan kabel tertiban pohon. Kalau jalur yang di kota terganggu otomatis jaringan di ujung atau di desa juga terganggu,” kata Sudarto.
Sementara perwakilan masyarakat DIY, Abdul Razaq menilai layanan aplikasi PLN mobile sangat membantu mengatasi keluhan masyarakat. Di perkotaan misalnya, masyarakat yang ingin menambah daya cukup melalui layanan online. Namun dia berharap masyarakat turut menjaga infrastruktur listrik di jalanan, seperti melapor ke PLN apabila ada kabel semrawut maupun gangguan lainnya.
“Kita terbantu dengan layanan online. Tetapi karena listrik ini sifatnya untuk obyek vital, kita harus saling jaga. Masyarakat bisa melapor apabila ada kerusakan di infrastruktur jaringan,” pungkasnya. (IS)
